Prasarana Transportasi &  Penanggulangan Bencana

Pada bagian (1) artikel ini kita sudah  melihat  akibat dari Gempa Sumbar 3009  (30 September 2009)  terhadap keruntuhan sejumlah bangunan yang sampai menimbulkan korban tewas dan terluka yang cukup besar. Ini adalah akibat langsung dari gempa tersebut. Bagaimana dengan  pengaruh gempa ini terhadap prasarana transportasi di provinsi ini ?

Alhamdulillah  dampak gempa pada  prasarana transportasi di Sumatera Barat  hanyalah terbatas pada Bandara Minangkabau yang tidak bisa digunakan/dioperasikan  selama 1 hari karena para petugas yang juga ikut menyelamatkan diri. Ini juga tidak terlampau jadi masalah karena pangkalan udara  TNI AU Tabing masih bisa difungsikan. Bagian dari jaringan jalan utama yang terputus adalah longsoran di lembah Anai yang menutup badan jalan. Hambatan inipun dalam waktu 2 hari sudah dapat diatasi oleh pihak PU Sumbar. Beberapa jalan Kabupaten/desa mengalami kerusakan atau longsor di sejumlah tempat.

Adakah pelajaran yang dapat ditarik menyangkut prasarana transportasi ini terkait dengan Gempa Sumbar  3009 tersebut ? Ataupun ditambah dengan pengalaman pada Tsunami Aceh 2004 ?

Pengalaman dalam penanganan kedua bencana tersebut (dan juga bencana-bencana lainnya) menunjukkan bahwa kondisi prasarana transportasi setelah gempa terjadi akan sangat menentukan langkah  penanggulangan bencana yang akan segera dilakukan.  Keberadaan  dan berfungsi baiknya prasarana transportasi  setelah bencana  akan  menentukan kecepatan, kelancaran, dan keberhasilan  langkah tanggap darurat yang harus segera dilakukan guna menyelamatkan dan mengambil tindakan cepat perawatan para korban yang diperlukan,  serta mengirim semua  bantuan dalam bentuk  mobilisasi petugas dan  relawan bantuan, serta pengiriman bermacam logistik dan obat-obatan yang diperlukan.  Jika prasarana transportasi  menuju suatu lokasi bencana  mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan, berarti  langkah tanggap darurat  berpotensi untuk terganggu. Setiap gangguan akan berbahaya bagi keselamatan korban, jika tidak ada alternatif   lain yang dapat ditempuh untuk mencapai lokasi bencana.

Prasarana Transportasi Sumbar

Provinsi Sumatera Barat terletak di tengah Bukit Barisan, dengan  pantai bagian Barat  yang  langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia. Salah satu Kabupatennya  malah justru terletak kurang lebih 150 km dari garis pantai ini. Kabupaten yang terdiri dari beberapa pulau ini bernama Kabupaten Mentawai.

Sepanjang garis pantai Sumatera Barat  terletak sejumlah kota dan  desa dengan jumlah penduduk yang cukup padat, seperti antara lain : Air Bangis, Sasak, Tiku, Pariaman, Padang, Tarusan, Painan, Kambang, Indrapura  dan Tapan.

Secara umum provinsi Sumbar memiliki jaringan prasarana transportasi yang memadai seperti  jaringan jalan raya, pelabuhan pada beberapa kota yang terletak di tepi Samudera Indonesia itu, bandar udara seperti Bandar Udara Internasional Minangkabau, Pangkalan Angkatan Udara Tabing, Lapangan Terbang Perintis Rokot (pulau Sipora), dan airstrip Simpang Empat yang pernah dibangun tapi tidak pernah digunakan. Pelabuhan laut  antara lain terdapat di Padang (Telukbayur dan Bungus), Air Bangis, dan Tiku, dan beberapa pelabuhan di kepulauan Mentawai (antara lain Siberut, Tuapejat, Sioban, Sikakap).

Jaringan jalan Sumbar sebagian berupa jalan di daerah pegunungan (mountainous road), daerah perbukitan (hilly road), dan sebagian lagi terdapat di daerah pedataran. Sebagian pula dari jalan di daerah pedataran ini merupakan jalan dengan alignment/route yang menyususr sepanjang garis pantai dengan jarak yang relatif dekat antara badan jalan dan bibir pantai yang bervariasi dari puluhan meter sampai 1 a 2 km.

Tiga buah lapangan terbang : Bandara Minangkabau, Tabing, dan Rokot  yang disebutkan diatas berjarak relatif sangat dekat ke pantai yang menghadap ke Samudera Indonesia.

Lapangan terbang  terdekat ke Sumbar adalah bandara  Jambi,  Pekanbaru, Bengkulu, dan lapangan perintis di Sibolga (Pinagsori).

Dalam keadaan normal, secara umum seluruh prasarana transportasi tersebut berada dalam kondisi “sedang” sampai “baik”. Hampir seluruh prasarana transportasi ini berfungsi melayani angkutan manusia dan barang  yang sangat penting bagi denyut kehidupan dan ekonomi wilayah Sumbar sendiri  dan wilayah sekitarnya.

Ancaman Gempa Besar & Tsunami

Gempa Sumbar 3009 mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi sebagian anggota masyarakat, menimbulkan dampak kerugian ekonomi  yang besar, dan memerlukan biaya yang sangat besar pula guna membiayai  langkah tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan segera menyusul. Ketiga langkah utama ini bertujuan untuk membuat kehidupan kembali berjalan normal (normalisasi kehidupan).

Logikanya, kehidupan sekarang menjadi tidak normal karena bencana gempa tanggal 30 September2009. “Normal” berarti kehidupan kurang lebih akan kembali seperti situasi dan kondisi sebelum gempa terjadi, katakanlah sama dengan tanggal 29 September 2009 dan sebelumnya.

Ini berarti kehidupan ‘’normal” yang tetap harus mewaspadai adanya ancaman  gempa tektonik besar yang sangat dikhawatirkan akan terjadi, yang  oleh para pakar geologi  dikatakan berpotensi untuk menimbulkan tsunami yang sangat berbahaya bagi  pemukiman padat penduduk yang terletak  di sepanjang pantai Barat pulau Sumatera, terutama Provinsi Sumbar dan Bengkulu.

Lokasi pusat gempa tanggal 30 September 2009  yang terletak  52 km dari kota Padang  arah Barat Daya  Pariaman, mengindikasikan bahwa gempa ini bukanlah gempa besar dimaksud, yang  seharusnya  memiliki epicentrum  yang terletak di patahan tektonik  benua yang terletak sebelah Barat  kepulauan Mentawai. Inilah segmen patahan yang sampai saat ini  dideteksi belum melepaskan enersi  luar biaya yang dihimpunnya selama 200-300 tahun terakhir ini. Inilah menurut para pakar geologi yang merupakan sumber gempa yang terjadi pada tahun 1797 dan 1833 yang lalu yang menurut catatan sejarah dan jejak yang ditinggalkannya menimbulkan gelombang tsunami besar yang menghantam pantai barat  Sumatera Barat dan Bengkulu.

Kesiapan Pemerintah, Masyarakat & Swasta

Bagaimana kesiapan masyarakat Sumbar, pemerintah  Pusat dan Daerah, dan pihak-pihak lainnya (Badan dan Lembaga dalam dan luar negeri yang terkait/punya perhatian) dalam mengantisipasi ancaman gempa besar tersebut ? Pada hakekatnya pemerintah daerah dan masyarakat telah menyadari potensi bencana  luar biasa itu, dan sejumlah langkah yang merupakan bagian dari mitigasi bencana telah pernah dilakukan. Sejumlah peralatan modern yang dapat secara dini menangkap sinyal gempa

dan mengirimkannya ke sejumlah stasiun meteorologi dan geofisika dalam dan luar negeri telah dipasang, sejumlah pamflet telah dibuat dan disosialisasikan kepada penduduk di kawasan yang terancam bencana, jalur evakuasi telah ditetapkan, latihan evakuasi telah diadakan beberapa kali, dan lain sebagainya.

Dapatlah disimpulkan bahwa beberapa langkah standard mitigasi bencana  pada hakekatnya telah mulai dilakukan oleh sejumlah pihak. Yang jadi masalah  adalah : sudah seberapa jauh masing-masing  langkah itu dilakukan, apakah dilakukan secara cukup efektif atau memadai, dan secara objektif apakah hasil yang sudah dicapai ? Apakah  masing-masing pemangku kepentingan (stakeholder) benar-benar telah dalam kondisi siap jika fenomena alam gempa dan tsunami terjadi ?

Kesiapan para pemangku kepentingan ini dapat dilihat dan disimpulkan  dari  peristiwa Gempa Sumbar 3009  yang baru berlalu. Gempa ini secara aktual dapat mengungkapkan kesiapan semua pihak  dalam menghadapi bencana sebesar ini.

Dengan keruntuhan sejumlah besar bangunan, baik yang berupa bangunan pribadi sampai pada yang berupa perkantoran dan fasilitas publik   dapatlah disimpulkan bahwa walau  seabrek peraturan menyangkut bangunan (building code)  telah tersedia, isi peraturan ini tampaknya belumlah  dipenuhi atau difahami sebagian masyarakat secara semestinya. Andai ternyata dalam proses pembangunan  perkantoran dan fasilitas umum tersedia tenaga Pengawas/Supervisor/Toesig, kenapa  kondisi seperti ini masih bisa terjadi ?

Kalau gempa yang disalahkan karena besarnya 7.9 pada skala Richter, kenapa bangunan sejenis  dan  pada lokasi yang berdekatan banyak yang selamat dan tidak mengalami kerusakan yang berarti ?

Kalau contoh diatas  tampaknya terkait dengan “kelakuan” yang mestinya ada hubungannya dengan pengeluaran IMB sebelum gempa terjadi, bagaimana pula dengan kesiapan  pihak-pihak terkait sesudah gempa terjadi yaitu pada fase tanggap darurat ?

Hal ini dapat disimpulkan dari berita Koran Kompas 12 Oktober 2009 yang menulis pada halaman depannya  bahwa penanganan gempa Jawa Barat dan Sumatera Barat  dinilai tidak dlakukan secara sistimatis.  Dikatakan bahwa dari fakta yang tampak di lapangan disimpulkan antara lain bahwa : 1) proses evakuasi berjalan lambat, 2) distribusi bantuan tidak merata, 3) daerah terisolasi tidak tersentuh, 4) data korban simpang siur, 5) dan lain-lain.

Sejumlah kepala daerah menyatakan pula bahwa semuanya ini bisa terjadi karena mereka tidak pernah dilatih manajemen bencana, baik pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Mengherankan, andai mereka memang memahami dan  menyadari tingkat arti penting pelatihan ini, kenapa mereka tidak berinisiatif  mengelola pelatihan ini  bersama pihak-pihak lainnya. Ini adalah tipikal “lagu sang kodok” dimana satu pihak lebih senang menyalahkan pihak lainnya setelah suatu bencana terjadi.

Apa yang  terjadi jika gempa & Tsunami merusak Prasarana Transportasi ?

Jika Gempa Sumbar 3009 dengan kekuatan sebesar 7.9 pada skala Richter  hanya berdampak terbatas pada sebagian besar jaringan jalan, bandar udara, dan pelabuhan, ternyata  gempa ini  mengakibatkan terjadinya longsoran hebat pada sejumlah bukit yang antara lain mampu mengubur 3 buah desa  yang terletak di kaki sebuah perbukitan. Longsoran ini juga menimbulkan keretakan dan amblesnya  beberapa badan jalan (bukan jalan Negara & Provinsi). Dinding  perbukitan di pinggiran Danau Maninjau juga mengalami keruntuhan yang hebat di banyak tempat.

Longsoran dan keruntuhan hebat  di banyak lokasi seperti ini belum pernah terjadi pada gempa-gempa sebelumnya di Sumbar. Getaran gempa yang merusak kekokohan dan stabilitas lereng ini tampaknya kemudian diperburuk akibatnya oleh hujan  lebat yang terus mengguyur Sumbar pada hari-hari awal gempa tersebut. Kelongsoran hebat terjadi di mana-mana.

Andai  gempa hebat yang diprediksi para pakar itu terjadi dengan kekuatan diatas 8.0  pada skala Richter, potensi kelongsoran seperti  yang baru saja terjadi itu  benar-benar perlu diwaspadai dan diperhitungkan dengan seksama. Sebagaimana disebutkan diatas, sebagian jaringan jalan di Sumatera Barat adalah berupa jalan pegunungan (mountainous road) dan jalan yang terletak di daerah perbukitan (hilly road) seperti jalan melintasi lembah Anai, jalan Padang-Solok, Lubuk Selasih-Muara Labuh, Bukittinggi- Maninjau, Matur- Lubukbasung, Payakumbuh-Batas Riau, sebagian jalan Lintas Sumatera, dan lain-lain.

Andai badan jalan dari sejumlah jalan yang terletak di kawasan pegunungan dan perbukitan ini  kemudian runtuh  akibat getaran gempa yang hebat, sejumlah daerah bencana di Sumbar (terutama kota Padang) berpotensi untuk menjadi terisolir  dan menghambat langkah pertolongan pertama  yang punya arti sangat penting dalam suatu langkah penyelamatan.

Di sisi lain, pengalaman pada peristiwa Tsunami Aceh 2004 menunjukkan kerusakan yang luar biasa pada kawasan sepanjang pantai Barat Aceh, seperti garis pantai yang berubah masuk jauh ke daratan, lapangan terbang Meulaboh yang rusak

berat, badan jalan yang hilang atau putus, dan jembatan-jembatan  rangka baja yang dilumat oleh tenaga ombak yang luar biasa sebelum dilemparkan jauh ke daratan .

Inipun berpotensi untuk terjadi pada gempa besar yang diikuti oleh tsunami sebagaimana yang dikhawatirkan akan terjadi itu. Terdapat jalan raya hampir di sepanjang bibir pantai Sumatera Barat. Bandara Minangkabau dan Tabingpun hanya berjarak kurang dari 2 km dari  bibir pantai yang menghadap ke Samudera Indonesia, sebagaimana halnya juga dengan pelabuhan Telukbayur, Airbangis, dan lain-lainnya.

Jika jalan pantai ini putus dihantam tsunami di sejumlah tempat, sejumlah lokasi kota/desa berpenduduk padat yang terletak di sepanjang pantai (yang justru akan sangat berpotensi menjadi kawasan bencana) akan terisolir dari dunia luar (!).

Dan andai bandara Minangkabau dan Tabingpun mengalami kerusakan dan tidak dapat berfungsi, maka lapangan terdekat yang dapat digunakan adalah bandar udara Pekanbaru, Jambi, Pinangsori, dan Bengkulu yang berlokasi  cukup jauh.

Pelabuhan sepanjang pantai Barat inipun juga  berpotensi untuk mengalami kerusakan yang parah dan tidak dapat berfungsi.

Dengan potensi kerusakan prasarana transportasi yang sangat besar tersebut, sejumlah kawasan bencana akan menjadi terisolir  dan bantuan awal  akan mengalami kesulitan  untuk mencapai para korban yang sangat memerlukan pertolongan segera.

Keselamatan Jembatan di Jalur Evakuasi Padang

Di sisi lain, dari sejumlah rekaman video yang menunjukkan kepanikan masyarakat  pada menit-menit  awal terjadinya gempa, tampak kacau balaunya lalu lintas di sepanjang jalan evakuasi yang mereka pilih. Masyarakat yang tergesa dan berdesakan, kendaraan yang berlawanan  arah, kemacetan yang membuat sebagian masyarakat nekad menyeberang melalui sungai, adalah pemandangan yang menggetarkan hati. Dengan kondisi seperti ini sejumlah besar masyarakat ini akan tiba di tempat yang aman dalam waktu lebih dari satu jam. Sedangkan ancaman tsunami sampai ke Padang kurang dari 30 menit…….. (!).

Kondisi lain yang harus diperhitungkan adalah bahwa batang Arau sebelum Muaro alirannya bercabang melalui Banda Buek yang melingkari bagian Timur kota Padang untuk kemudian kembali berbelok menuju laut. Sejumlah jalan menuju daerah yang lebih tinggi di Timur kota harus menyeberangi sungai ini. Ke arah Utarapun  ada sungai lain yang  menuju ke laut. Tsunami Aceh 2004 menunjukkan bahwa gelombang tsunami masuk ke tengah kota Banda  Aceh  justru melalui sungai yang meliwati tengah kota tersebut.

Apa yang terjadi jika tsunami  secara melambung langsung masuk melalui sungai-sungai yang melingkari kota Padang tersebut dan merusak jembatan-jembatan di sepanjang aliran sungai tersebut  (antara lain jembatan Siti Nurbaya) ? Bagaimana kemudian nasib pengungsi yang sedang berjuang menuju tempat-tempat tinggi di bagian Timur Padang (Indarung, Gunung Padang,  Limau Manih, dll) yang terpaksa terhenti akibat jembatan yang terlebih dahulu putus……?

Usulan  Langkah  Persiapan

Mohon maaf andai  saya dianggap berimajinasi dengan menggunakan skenario terburuk yang mungkin saja terjadi dengan bertolak pada Gempa Sumbar 3009 dan Tsunami Aceh 2004. Tujuannya semata adalah agar seluruh pemangku kepentingan di Sumbar mulai saat ini memang bersungguh-sungguh melakukan segala upaya yang mungkin guna meminimalkan dampak bencana ini andai terjadi kelak. Gempa Sumbar 3009 mengindikasikan  bahwa kita benar-benar tidak siap menghadapi bencana sebesar ini.

Kerusakan paling besar dari gempa yang baru saja terjadi ini terutama disebabkan oleh bangunan yang runtuh  ataupun kampung yang tertimbun oleh longsoran. Gempa yang diprediksi oleh para pakar geologi selama ini adalah gempa dengan kekuatan yang lebih besar dari  gempa September ini. Selain keruntuhan bangunan, gempa ini diperkirakan akan pula  memicu terjadinya tsunami yang akan menghantam secara frontal kawasan Sumatera Barat dan Bengkulu. Sebagaimana disebutkan diatas, disamping kerusakan bangunan gempa ini juga berpotensi merusak sejumlah prasarana transportasi yang justru  amat sangat diperlukan pada fase tanggap darurat.

Bertolak dari fakta yang tampak pada peristiwa Gempa Sumbar 3009 dan perkiraan potensi kerusakan prasarana transportasi  di luar dan di dalam kota Padang andai gempa plus tsunami terjadi, langkah-langkah antisipasi  berikut ini dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari mitigasi bencana :

1. Langkah tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi barulah menuju ke “normalisasi’ keadaan, dimana serentetan langkah tersebut belum merupakan langkah untuk mengantisipasi potensi gempa & tsunami yang masih mengancam. Penguasaan Manajemen Bencana dan Mitigasi Bencana karenanya tetap harus diprioritaskan  mengingat  bencana  dapat terjadi setiap saat  tanpa  menunggu kesiapan kita.
2. Salah satu langkah mitigasi jangka menengah/panjang adalah penataan ruang yang terutama berupa penataan land-use. Dalam langkah rehabilitasi atau rekonstruksi permasalahan penataan kembali land use ini seyogianya sudah jelas arahnya, sehingga pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat  selaras dengan  kebijaksanaan land use baru yang ditetapkan.
3. Kampanye “sadar aturan bangunan”, pada saat masyarakat masih ingat dan melihat sendiri akibat fatal dari bangunan yang rentan terhadap gempa.
4. Kampanye “ancaman gempa & tsunami”. Masih banyak warga yang menganggap ancaman gempa & tsunami sebagai “bisa-bisa”nya para pakar saja.Kampanye point 3 dan 4 ini akan lebih efektif jika “cadiak pandai” Minang yang ada di ranah ataupun rantau turut berpartisipasi, minimal memberi pencerahan kepada lingkungan keluarga/kerabatnya masing-masing. Sudah saatnya kita menerapkan falsafah “alam takambang jadi guru” dalam menanggapi fenomena alam ini.
5. Memperlebar  jalan-jalan yang ditetapkan sebagai  jalur evakuasi, karena jalan yang ada ternyata tidak dapat menampung  arus  pengungsi yang terjadi.
6. Berdasarkan dampak Gempa Sumbar 3009, melakukan evaluasi  atas bangunan bertingkat di kota Padang yang kokoh atau yang sudah didesign tahan gempa. Selanjutnya menjajagi kemungkinan (berdasarkan perhitungan teknis yang memadai) penggunaan bangunan tersebut sebagai alternatif  evakuasi darurat  jika peringatan tsunami datang.
7. Menetapkan gedung bertingkat yang akan dibangun (dengan ketinggian tertentu) dengan lokasi dan spesifikasi lainnya yang  dinilai tepat , untuk selain fungsi aslinya juga difungsikan sebagai alternatif lokasi evakuasi darurat. Gedung ini didesign tahan gempa dan tahan terjangan tsunami, serta disesuaikan dengan kebutuhan evakuasi (tangga yang memadai, dll). Fondasi juga diamankan terhadap penggerusan (scouring)  yang  diakibatkan oleh arus tsunami. Keberadaan sejumlah bangunan seperti ini akan mengurangi arus  penduduk yang  berupaya menyelamatkan  diri ke arah jalan By Pass, Limau Manis, Indarung, Lubuk Minturun, dan Gunung Padang.
8. Dalam upaya penanggulangan bencana, kerjasama dengan pihak luar negeri dimungkinkan sebagaimana berlangsung selama ini di seluruh dunia. Alangkah baiknya jika komunikasi rutin dan koordinasi sudah dibuka sejak sekarang, apalagi untuk Sumatera Barat dan Bengkulu, yang potensi bencananya  sudah sangat difahami oleh pakar geologi dari berbagai negara tersebut. Dari sejumlah bencana besar yang terjadi  10 tahun belakangan ini, tampak bahwa untuk tenaga sukarelawan  dan bantuan logistik  secara terbatas  sudah dapat ditangani oleh bangsa kita sendiri dengan kesetiakawanan sosial yang sangat tinggi. Tapi dalam hal yang menyangkut  metoda kerja, teknik, teknologi, peralatan, dan sejumlah hal lainnya kita tidak usah merasa gengsi atau malu menerima uluran tangan mereka. Daerah terisolir hanya dapat ditembus secara efektif dengan bantuan helikopter, kapal pendarat (LST), dan sarana transportasi khusus lainnya. Arogansi, kekurang mampuan dalam berkoordinasi dan harga diri  pejabat yang dibuat-buat hanya akan  lebih menyengsarakan dan menambah korban yang  sebenarnya dapat dihindarkan. Semua bantuan yang bermanfaat harus dimanfaatkan untuk kepentingan korban.
9. Kerjasama/kesepakatan/koordinasi dengan pihak-pihak yang mempunyai alat-alat berat  yang diperlukan untuk evakuasi harus dilakukan dan dibina  mulai dari sekarang, termasuk  SOP untuk memobilisasikan  peralatan tersebut ke lokasi-lokasi yang  memerlukannya kelak.
10. Minimal secara nasional peralatan khusus yang diperlukan untuk menyingkirkan puing bangunan secara efektif sudah disiapkan dari sekarang. Pada hakekatnya  basic alat yang digunakan adalah Loader atau Excavator  biasa dengan bucket yang dapat diganti dengan “tangan” yang lebih sesuai. Pengganti bucket inilah tampaknya yang perlu ready di suatu tempat dan siap dibawa untuk dimounting pada  Excavator yang ada setempat.
11. Keberadaan Tabing sebagai lapangan terbang  harus tetap dipertahankan. Dengan pejabat yang bermental dagang, landasan ini dapat saja tiba-tiba berubah pula menjadi supermall atau amusement center sebagaimana pernah terdengan sas-susnya  beberapa tahun yang silam.
12. PU Provinsi atau Kabupaten perlu dilengkapi dengan dozer dan loader kecil (baby loader/dozer)  untuk  mengatasi  longsor yang terletak di daerah terpencil/terisolir  yang tidak memungkinkan masuknya trailer untuk membawa alat berat berukuran besar. Baby loader ini  memungkinkan untuk dimobilisir menggunakan helikopter.
13. PU Sumbar perlu punya persediaan jembatan darurat Bailley Bridge  dan Gorong-gorong  Aramco  dalam jumlah dan ukuran yang memadai.
14. Kualitas seorang pemimpin akan diuji pada saat adanya bencana hebat seperti gempa ini, sebagaimana antara lain ditunjukkan oleh walikota New York pada peristiwa “911″ yang terkenal itu. Marilah kita mulai sekarang lebih berhati-hati dan cermat dalam memilih pemimpin di Sumatera Barat. Pertimbangan politik semata ternyata menghasilkan sejumlah besar pemimpin pada berbagai level yang patut diragukan kualitasnya. Diperlukan sejumlah kriteria lain yang akan lebih menentukan kualitas ini.

Diatas dari semua prediksi, ketakutan, kekhawatiran, dan rasa waswas terkait  fenomena alam gempa & tsunami ini, tentunya hanya kepada Allah SWT lah kita berserah diri  sambil  meningkatkan ketakwaan kita masing-masing. Sikap berserah diri dan berserah cara (tawakal) kita lakukan sebagaimana petunjuk Rasulullah  untuk “berupaya mengikat unta terlebih dahulu, sebelum berserah diri mengenai keselamatan unta  tersebut  kepada Allah”.

Semogalah ranah Minang, warga di ranah, dan kita semua selalu dalam lindunganNya. Amiin. [eb]